h.perdata

• Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar • Oleh • Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum. • Perbedaan Hukum perdata dan hukum publik • Hukum perdata/ privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, yang menitikberatkan pada kepentingan individu. • Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara (misalnya hukum pidana), antar lembaga negara (hukum tata negara) dan antar negara (hukum Internasional) • Pengertian Hukum Perdata Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum (antara hak dan kewajiban) orang/ badan hukum dengan orang/ badan hukum lain di dalam kehidupan masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan/ individu • Lanjutan… • Hukum privat vs hukum publik • Hukum perdata – hukum pidana • Hukum sipil, namun istilah sipil sering diasosiasikan dengan lawan kata militer, sehingga jarang dipakai • Lanjutan Pengertian… Pengertian Hukum perdata : 2: • pertama, dalam arti luas; meliputi semua hukum privat materiil: segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan--Vs h Pidana. (Soebekti)--- meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum Islam, hukum adat, hukum perburuhan, hukum agraria dsb. • Kedua, dalam arti sempit yaitu hukum perdata yang ada dalam BW/ KUH Perdata. • Lanjutan… Socialisharing process: campur tangan publik dalam hukum perdata, misalnya: • Hukum agraria --- tanah sebagai wilayah teritorial negara • Hukum perburuhan --- adanya HAM dan hak-hak buruh • Hukum perkawinan --- ketertiban umum • Ruang lingkup hukum perdata • Hukum perdata mengatur hubungan antar individu: • S – S = Subyek hukum dengan subyek hukum = misalnya dalam hukum perkawinan dan hukum keluarga • S – O = subyek hukum dengan obyek hukum = misalnya dalam hukum kebendaan • S – S – O = subyek hukum dengan subyek hukum dengan perantara obyek hukum = misalnya dalam hukum perikatan Maka, wilayah hukum perdata meliputi hukum tentang orang; hukum tentang benda; hukum perikatan • Lanjutan ruang lingkup… • Sistematika BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPerdata: - hukum tentang orang/ van personen (dalam buku I BW); - hukum tentang benda/ van zaken (buku II BW); - hukum perikatan/ van verbintenissen (buku III BW); dan - pembuktian dan daluarsa/ van bewij en veryaring (buku IV BW) • Lanjutan… Adapun pembidangan hukum perdata menurut ilmu hukum tentang pembidangan hukum diantaranya adalah: 1. hukum orang/ personen recht, 2. hukum keluarga/ familie recht, 3. hukum waris/ erf recht, 4. hukum harta kekayaan/ vermorgen recht, dan 5. hukum perikatan/ verbintenissen recht. • Sejarah Hukum Perdata Indonesia • Hukum perdata Indonesia berasal dari Code Civil le Francais yang dikodifikasikan tahun 1804, dan tahun 1807 diundangkan sebagai Code Napoleon. • Kemudian diadopsi oleh Belanda, yang membuat Burgerlijk Wetboek (BW), yang diundangkan tahun 1837. • Berdasarkan asas konkordansi, maka BW juga berlaku bagi orang-orang Belanda/ Eropha yang berada di wilayah Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka). • Belanda mengupayakan adanya unifikasi hukum perdata di Indonesia, tetapi tidak berhasil, karena adanya hukum adat (yang berdasarkan penelitian Van Volen Hoven, terdapat 19 wilayah hukum adat di Indonesia) • Lanjutan sejarah… • Menjelang kemerdekaan, terdapat upaya untuk membuat kodifikasi hukum perdata Indonesia oleh para tokoh Indonesia, namun belum berhasil. • Berdasarkan aturan Peralihan dalam UUD 1945, bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang mencabutnya, sehingga BW masih dianggap berlaku. • Berdasarkan Surat Edaran MA no 3 tahun 1963, dihimbau bahwa hendaknya BW tidak dianggap sebagai kitab Undang-undang, melainkan hanya sebagai kitab hukum (yang sejajar dengan doktrin). • Instruksi Presidium Kabinet no. 31/U/12/1966, instruksi kepada Menteri Kehakiman dan Catatan Sipil, untuk tidak memberlakukan penggolongan penduduk. • Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia • Berdasarkan pasal 163 IS bahwa penduduk hindia belanda, dibagi menjadi: • Golongan Eropha, yaitu orang-orang belanda dan eropha yang buka belanda --- bagi mereka berlaku BW • Golongan Timur Asing, yang dibagi menjadi golongan Tionghoa yaitu Cina --- --- berlaku bagi mereka BW kecuali dalam masalah perkawinan dan adopsi; dan non Tionghoa seperti Arab, Pakistan dll. --- berlaku bagi mereka BW kecuali dalam masalah perkawinan dan kewarisan • Golongan pribumi yaitu penduduk hindia belanda (Indonesia) asli, berlaku bagi mereka hukum adat. • Lanjutan pluralisme… • Dan dalam perkembangannya, terjadi legislasi UU Perkawinan tahun 1974, yang dianggap sebagai “hukum Islam keindonesiaan”; KHI sebagai rujukan hakim PA dalam menyelesaikan masalah bagi umat Islam, dan sebagainya, sehingga berlaku juga hukum Islam. • Maka, Pluralisme hukum perdata di Indonesia tidak dapat dipungkiri, yaitu adanya BW, hukum adat, dan hukum Islam. • Status BW • Berdasarkan Surat Edaran MA no 3 tahun 1963, dihimbau bahwa hendaknya BW tidak dianggap sebagai kitab Undang-undang, melainkan hanya sebagai kitab hukum (yang sejajar dengan doktrin). PERTEMUAN 2 Hukum Benda Dan Hak-hak Kebendaan Buku II BW Hukum Benda Zekenrecht/ van zaken – buku II BW Termasuk dalam hukum harta kekayaan; yaitu kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, baik tertentu atau tidak, yang mempunyai nilai uang (Soedirman Kartohadiprojo); peraturan hubungan hukum yang bernilai uang (Van Apeldoorn) Pengertian Benda: Benda/ zaak: tiap-tiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Psl 499 KUHPerd); segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum Zaak dalam KUHPerd: barang yang berwujud dan tak berwujud (misalnya hak); bagian dari harta kekayaan Macam-macam Benda: Menurut BW: Berwujud dan tak berwujud Bergerak (misalnya kendaraan, perabot rumah), sifatnya dapat dipindahkan, dibagi menjadi benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan; dan tak bergerak (misalnya tanah, bangunan) Macam-macam Benda: Menurut Soebekti: Benda yang dapat diganti (Ex. uang); benda yang tidak dapat diganti (Ex. binatang ternak) Benda yang dapat diperdagangkan; benda yang tidak dapat diperdagangkan (Ex. Jalan, lapangan) Benda yang tidak dapat dibagi; benda yang tidak dapat dibagi Benda bergerak; benda tidak bergerak Pengertian Hukum Benda Semua kaidah hukum yang mengatur tentang apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda Hak Kebendaan  Pengertian: hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ciri-ciri hak kebendaan: memberikan kekuasaan langsung atas benda; dapat dipertahankan terhadap setiap orang; selalu melekat pada benda Pembagian hak-hak kebendaan Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan: - Atas bendanya sendiri: hak eigendom, hak bezit - Atas benda orang lain: hak opstal, erfpack, memungut hasil, hak pakai Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan: hak gadai dan hipotik Hak Bezit  Bezit: kedudukan berkuasa; yang menguasai suatu benda, baik dengan sendirinya atau melalui perantaraan orang lain, dan mempertahankan dan menikmatinya seperti hak milik (Psl 529 KUHPdt) Dibagi menjadi bezit jujur (didapatkan dengan sah misalnya jual beli, warisan;Psl 531) dan bezit tidak jujur (didapat dari pencurian;Psl 532) Lanjutan…  Bezit mendapatkan perlindungan hukum, hingga terbukti bahwa ia tidak berhak Dengan daluarsa, bezit dapat menjadi hak milik, jika tidak ada protes dari hak milik sebelumnya Cara memperoleh bezit: - Dengan jalan occupatio: pengambilan benda, tanpa bantuan orang lain - Dengan jalan traditio: pengoperan, dengan bantuan orang lain  Hapusnya bezit: Kekuasaan atas benda itu berpindah kepada orang lain Benda yang dikuasai telah ditinggalkan dan atau musnah  Hak Eigendom/ hak milik Eigendom: hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan penuh, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak mengganggu hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungknan akan dicabutnya hak itu demi kepentingan umum berdasarkan undang-undang, dengan pembayaran ganti rugi. Eigendom: Hak yang paling sempurna atas suatu benda Pemilik eigendom dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak Cara memperoleh hak milik:  Pewarisan Penyerahan Lewat waktu (daluarsa) --- acquisitieve (memperoleh hak); dengan syarat: - Harus ada bezit (jujur) - Membezitnya harus terus-menerus, tidak terganggu, diketahui oleh umum, berturut-turut selama 20 tahun atau 30 tahun Hapusnya hak milik:  Orang lain memperoleh hak milik itu dengan cara yang sah (peralihan hak milik yang sah) Benda itu musnah Pemilik melepaskan benda itu  Hak Opstal Hak opstal/ hak numpang karang: hak kebendaan untuk mempunyai bangunan, gedung dan penanaman di atas pekarangan orang lain (Psl 712) Musnah karena: - Jatuh ke tangan orang lain - Pekarangan musnah - Selama 30 tahun tidak dipergunakan - Waktu yang diperjanjikan telah lampau - Diakhiri oleh pemilik tanah  Hak Erfpacht Yaitu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan benda tidak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik, baik berupa uang atau hasil atau pendapatan (Psl 720) Berakhirnya: - Hak erfpack jatuh ke tangan orang lain - Musnaknya pekarangan - Selama 30 tahun tidak dipergunakan - Waktu yang diperjanjikan telah lampau - Diakhiri oleh pemilik tanah Hak Pakai Hasil Yaitu hak kebendaan untuk mengambil hasil benda milik orang lain, dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya (Psl 756) Hapusnya: - Meninggalnya pemiliki hak - Tenggang waktu yang telah diberikan telah lewat waktu - Percampuran (jika hak milik dan hak pakai hasil berada di tangan satu orang) - Pelepasan hak oleh penyandang hak pakai hasil, kepada pemilik - 30 tahun tidak dipakai, daluarsa - Musnahnya benda itu Hak Gadai  Yaitu hak kebendaan yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut (Psl 1150) Hak si pemegang hak gadai: - Untuk menggadaikannya lagi (Psl 1155) - Jika pemberi gadai melakukan wanprestasi (ingkar), si pemegang gadai berhak menjual barang tersebut (Psl 1156) - Si pemegang hak gadai berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut (Psl 1157) - Pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan tersebut, hingga waktu utang dilunasi (Psl 1159)  Kewajiban Pemegang Gadai: Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada si berutang, bila barang gadai akan dijual (Psl 1156) Pemegang gadai bertanggungjawab jika barang rusak atau hilang karena kelalaiannya (Psl 1157) Pemegang gadai harus memberikan hasil penjualan barang, setelah mengambil pelunasannya, dan menyerahkan kelebihannya pada si berhutang (Psl 1158) Si pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, jika utang telah lunas (Psl 1159)  Hapusnya Hak Gadai: Seluruh utang sudah terbayar Barang gadai musnah Barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai  Barang gadai dilepaskan dengan sukarela Hak Hipotik Adalah: hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Psl 1162)  Hapusnya hipotik: - Hapusnya perikatan pokoknya - Si berpiutang melepaskan hipotinya PERTEMUAN 3 Hukum Perikatan/ Verbintenis Buku III BW Pengertian Verbintenis: perikatan (KUHPdt, Soebekti); perutangan (Utrecht); Perjanjian (Wirjono Projodikoro)  Perikatan: hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut Tuntutan tersebut juga disebut prestasi Pihak yang menuntut: (kreditur/ berpiutang); dan pihak yang dituntut untuk memenuhi prestasi: (debitur/ berutang)  Macam-macam Perikatan: Perikatan bersyarat--- dengan syarat tangguh (perikatan lahir jika peristiwa yang disyaratkan telah terjadi); dengan syarat batal (bertentangan dengan kesusilaan dan hanya kemauan debitur)  Perikatan dengan ketetapan waktu: ditentukan lamanya waktu berlakunya perikatan Perikatan tanggung-menanggung (tanggung renteng): beberapa orang berhutang; jika salah satu sudah memenuhinya yang lain tidak dituntut lagi Perikatan mana suka: dalam perjanjian disebutkan untuk menyerahkan salah satu dari dua barang Perikatan dengan ancaman hukuman: ditambah kewajiban untuk melakukan sesuatu jika perikatan tidak terpenuhi Sumber Perikatan: Perikatan yang bersumber dari perjanjian, terdiri dari: - Perjanjian bernama, misal: jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar - Perjanjian tidak bernama, misal: leasing Perikatan yang bersumber dari UU, terdiri dari: - UU saja, misal: dalam hubungan keluarga - UU dan perbuatan manusia, misal: perbuatan yang halal/ perbuatan menurut hukum (zaakwaarneming/perwakilan sukarela); perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Hapusnya Perikatan: Pembayaran  Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan  Novasi (pembaruan hutang) Perjumpaan utang (kompensasi)  Percampuran utang Pembebasan utang Musnahnya barang yang dihutang Batal atau pembatalan Berlakunya syarat batal  Daluarsa (lewat waktu) Meninggalnya salah satu pihak  Perjanjian/ overeenkomst Perjanjian: suatu perbuatan, dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih  Unsur-unsurnya: para pihak; ada persetujuan antara para pihak; ada tujuan yang akan dicapai; ada prestasi yang akan dipenuhi; ada bentuk tertentu; ada syarat-syarat tertentu Asas-asas perjanjian:  Asas kebebasan berkontrak (setiap orang berhak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa saja; menentukan bentuk perjanjian; menentukan isi dan syarat perjanjian; mengadakan pilihan hukum) Asas konsensualisme (adanya kesepakatan)  Asas pacta sunt servanda (akibat perjanjian;para pihak harus mentaati)  Asas kepribadian (hanya subjek perjanjian yang terikat) Asas iktikad baik (subjektif:kejujuran; objektif: didasarkan kepada norma kepatutan) Syarat-syarat sah perjanjian: 1. Kata sepakat untuk mengikatkan diri 2. Kecakapan para pihak 3. Adanya suatu hal tertentu 4. Adanya sebab halal - 1 dan 2 (syarat subjektif), Jika tidak terpenuhi bisa dibatalkan - 3 dan 4 (syarat objektif), Jika tidak terpenuhi batal demi hukum Jenis-jenis Perjanjian:  Berdasarkan cara terbentuknya: - perjanjian konsensuil - Perjanjian riil –diikuti penyerahaan nyata suatu barang  Berdasarkan tujuannya: - Perjanjian Kebendaan –memindahkan hak milik - Perjanjian obligatoir –meletakkan kewajiban Jenis lain: timbal balik; sepihak; Cuma-Cuma; atas beban; bernama & tak bernama; liberatoir; dan accesoir Wanprestasi Secara bahasa: kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian Wanprestasi: suatu keadaan, seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Dapat terjadi karena: - Kesengajaan atau kelalaian debitur - Adanya keadaan memaksa (overmacht) Macam-macam wanprestasi: Debitur tidak memenuhi sama sekali Debitur memenuhi, tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian  Debitur memenuhi, tetapi tidak tepat waktu Debitur memenuhi, tetapi melakukan larangannya Akibat wanpresrasi: Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur Pembatalan perjanjian disertai dengan membayaran ganti rugi Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi Pembayaran biaya perkara apabila diajukan ke pengadilan Keadaan memaksa Keadaan memaksa/ overmacht/ force majeur: keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya; peristiwa ini tidak dapat diketahui dan diduga pada waktu membuat perikatan; debitur tidak dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko; semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut Risiko  Risiko: kewajiban untuk menanggung kerugian jika di luar salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian Pengaturan risiko: - Perjanjian sepihak seperti hibah, tanggungan pada pihak yang akan memberikan (psl 1237) - Sejak saat pembelian, barang menjadi tanggungan pembali, penjual berhal menuntut harganya (psl 1460) - Barang yang ditukar hilang, perjanjian gugur, pihak yang telah memenuhi perjanjian berhak menuntut kembali barang yang telah diberikannya (Psl 1545) - Barang sewa hilang, perjanjian gugur (Psl 1553)  Pembatalan perjanjian: Hak bagi kreditur untuk meminta pembatalan perjanjian disebut actio paulina Pembatalan dapat dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan; apabila: - Perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum - Perjanjian itu bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan - Perjanjian dibuat karena kekhilafan (dwaling); paksaan (dwang); dan penipuan (bedrog) PERTEMUAN 4 Hukum tentang Orang/ buku I BW - Personenrecht - Hukum purusa (Van Apel Dorn) - Hukum badan pribadi - Hukum tentang orang Hukum tentang Orang Pengertiannya yaitu hukum yang mengatur tentang orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dan mengatur tentang syarat-syarat kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dibagi 2: Kecakapan untuk menerima hak bagi manusia sebagai subyek hukum (ahliyatul wujub): ----- sejak ia lahir atau bahwa dalam kandungan, seperti hak waris bagi janin dalam kandungan sebagaimaa Pasal 2 BW Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi manusia sebagai subyek hukum (ahliyatul ada’) ----- mensyaratkan kedewasaan; tidak berada dalam pengampuan, dan (dahulu perempuan dalam perkawinan dianggap tdk cakap hukum) Kedewasaan Dalam BW ---- 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi sudah menikah Dalam hukum perkawinan --- batas usia perkawinan: laki-laki 19 th, perempuan 16 th; untuk usia dibawah 21 th, disyaratkan dengan izin dari orang tua Dalam hk waris --- sebelum usia 18 th belum bisa membuat surat wasiat UU pemilu ---batas usia pemilih 17 th Pendewasaan; ada 2: Pendewasaan terbatas --- untuk melakukan perbuatan hukum tertentu; sudah usia 18 th; ke Pengadilan Negeri Pendewasaan penuh --- untuk melakukan segala perbuatan hukum; sudah usia 20 th; ke Presiden/ Dept. Hukum dan HAM --- pendewasaan dapat dicabut, apabila disalahgunakan --- saat ini tidak berarti, kerena UU Perkawinan (batas usia perkawinan) Pengampuan / curatele: Pengertian: upaya hukum untuk menempatkan orang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa Orang yang di bawah pengampuan: curandus; pengampu: curator; pengampuan: curatele Pasal 433 KUHPerd: orang yang berada dalam pengampuan:sakit ingatan, boros, dungu, mata gelap; kalau anak kecil – wali (pasal 462) Pengajuan Pengampuan: Dengan keputusan hakim atas permohonan pengampuan Diajukan oleh: - Keluarga sedarah –untuk (psl 434 (1)) - Keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyimpang – untuk pemboros (ayat 2) Lanjutan pengampuan… Suami atau istri – untuk suami atau istrinya (ayat 3) Diri sendiri dalam hal tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri (ayat 4) Kejaksaan – untuk mata gelap, dungu, sakit ingatan (psl 435) Diajukan ke PN tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan Akibat hukum pengampuan: Ia sama dengan orang yang belum dewasa (psl 452 (1)) Perbuatannya– batal demi hukum (psl 446 (2)) Pengecualian: - Bagi pemboros – boleh membuat surat wasiat (Psl 446 (3)); bisa melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian kawin yang dibantu oleh pengampu (Psl 452 (2)) Berakhirnya Pengampuan: Pengampuan berakhir jika sebab-sebab pengampuan sudah hilang (psl 460); dan bila curandus meninggal dunia Badan Hukum Pengertian: kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, untuk tujuan tertentu; yang seperti manusia dianggap dapat bertindak dalam hukum, mempunyai hak dan kewajiban, serta perhubungan hukum dengan orang atau badan hukum lain Syarat-syarat berdirinya: Adanya harta yang terpisah Adanya tujuan tertentu Adanya suatu kepentingan tersendiri Adanya organisasi yang teratur Cara mendirikan: Dengan akta notaris Didaftarkan ke kantor panitera PN setempat Anggaran Dasarnya disahkan oleh Menteri PerUU dan HAM Diumumkan dalam Berita Negara Dengan demikian, sebuah badan hukum dianggap telah lahir dan sah sebagai subjek hukum; dan berakhir dengan pernyataan pailit Pembagian Badan Hukum: Badan Hukum Publik/ publiek rechtpersoon - Yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik - Contoh: negara RI dan pemerintahannya, pemerintah daerah, BI dll Badan Hukum Privat/ privaat rechtpersoon - Yang didirikan untuk kepentingan individu - Contoh: PT, CV, koperasi, parpol, ormas, yauasan dll Domisili Tempat tinggal (pasal 17 KUHPerd) Adalah tempat seseorang dianggap selalu hadir melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun ia bertempat tinggal di tempat lain Tempat tinggal seseorang atau badan hukum Pentingnya domisili: Psl 3 PP no. 9/1975– orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat setempat Tempat mengajukan gugatan: Pengadilan domisili tergugat; kecuali jika tidak diketahui domisilinya Untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perdata seseorang: tempat tinggal tergugat Tempat mengikuti pemilu; dan tempat pembayaran suatu barang Macam-macam domisili: Tempat tinggal yang sesungguhnya: 2= - Tempat tinggal bebas: tidak terikat atau tergantung kepada orang lain - Tidka bebas: terikat/tergantung kepada orang lain, misalnya: istri ikut suami; anak ikut ortu; curandus ikut curator; buruh ikut majikan Tempat tinggal pilihan—berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu, dipilih domisili tertentu—misal: perkara di pengadilan Rumah kematian: tempat tinggal terakhir PERTEMUAN 5 Hukum Waris Menurut BW Pengertian Yaitu Hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia Mengatur tatacara peralihan harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya Terdapat 3 unsur: adanya orang yang meninggal dunia (pewaris); adanya harta kekayaan yang ditinggalkan; adanya ahli waris Harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang Ahli waris dapat menolak atau menerima warisan Menerima warisan: menerima sepenuhnya; dan menerima dengan syarat (misalnya menerima hak tidak menerima kewajiban) Akibat Penerimaan warisan dengan bersyarat (beneficiare) –Psl 1032– ahli waris tidak wajib menbayar hutang yang melebihi jumlah warisan; ia dapat membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada para kreditur; tidak terjadi percampuran antara harta warisan dan kekayaan pribadi ahli waris  Penolakan warisan Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas dihadapan panitera Pengadilan Negeri Orang yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris Bagian ahli waris yang menolak, diberikan kepada ahli waris lainnya jika penolakan karena paksaan atau penipuan, maka dapat ditiadakan Cara mewaris  Berdasarkan undang-undang/ab-istentato: - Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri - Mewaris berdasarkan penggantian tempat  Berdasarkan surat wasiat/ ad-testamento Ahli waris menurut undang-undang: Ahli waris berdasarkan hubungan darah Janda atau duda yang ditinggal mati Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris (kerabat) Negara sebagai penerima warisan, jika tidak ada ahli waris (hanya berkewajiban membayar hutang pewaris, jika aktiva mencukupi; dapat mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, dengan putusan hakim) Bagian ahli waris menurut UU: Ahli waris golongan I: - Anak beserta keturunannya (anak tidak mewaris bersama keturunannya; jika ada anak, keturunannya tidak mendapatkan) - Suami atau isteri yang hidup lebih lama; bila istri mengandung, anak dianggap ada ---- suami/ istri bagiannya sama dengan anak Ahli waris golongan II: Ahli waris golongan II: orang tua; saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya Bagian ayah dan ibu masing-masing: - Bila ayah dan ibu mewaris tanpa saudara laki-laki/ perempuan, maka mereka mewaris seluruh harta warisan, masing-masing setengah bagian - Bila mewaris bersama saudara laki-laki/ perempuan, masing-masing mendapatkan bagian yang sama (1/3) - Bila hanya ada ayah atau ibu saja, dengan seorang saudara, masing-masing ½ - Bila ayah atau ibu mewaris dengan dua saudara, bagiannya 1/3 - Bila ayah atau ibu mewaris dengan tiga saudara atau lebih, maka baginnya ¼, sisanya dibagi untuk saudara - Bila hanya ada saudara maka bagian semua untuk saudara Ahli waris Golongan III: Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu  dilakukan kloving (pembelahan harta warisan menjadi dua bagian) untuk membagi warisan --- untuk garis ayah dan ibu Ahli waris yang derajatnya sama mendapat bagian yang sama; yang lebih jauh tertutup  Golongan IV: Keluarga dengan garis menyamping, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya (Ex: paman dan bibi) Dilakukan kloving, baru dibagi ½ dan ½ Keluarga dalam garis derajat yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh  Legitieme portie: Yaitu suatu bagian tertentu dari harta warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. Penerimanya: legitimaris; yaitu” - Mereka dalam garis lurus ke bawah (Psl 914) - Mereka dalam garis lurus ke atas (Psl 915) - Anak luar kawin yang diakui sah (Psl 916) Orang yang tidak patut mendapatkan warisan: Orang yang pernah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris Orang yang diputus oleh hakim bersalah karena menfitnah si pewaris Orang yang dengan kekerasan mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris Warisan anak luar kawin Anak luar kawin: - Dalam arti luas: anak zina (dilahirkan karena perzinahan) dan anak sumbang (dilahirkan dari mereka yang masih mempunyai hubungan darah sangat dekat) Dalam arti sempit: anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagai akibat dari hubungan antara dua orang lajang.—bisa diakui sah, shg dapat mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengakuinya, buka dengan keluarga ortu tersebut.  Bagian waris anak luar kawin Yang mendapat bagian waris: anak luar kawin yang diakui sah Jika mewaris bersama dengan ahli waris golongan I, bagiannya 1/3 dari bagian anak sah Bila mewaris bersama dengan ahli waris golongan II dan III, maka bagiannya adalah ½. Begitu juga jika anak luar kawin mewaris bersama-sama (lebih dari satu)  Pewarisan menurut surat wasiat Surat wasiat/ testament : suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang boleh membuat surat wasiat: yang telah berumur 18 tahun, atau telah dewasa, atau belum 18 tahun tapi sudah menikah  Bentuk surat wasiat: Wasiat olographis/ olographis testament : Wasiat yang ditulis dengan tangan sendiri dan ditandatangani oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan, secara terbuka/tertutup; dihadiri dua saksi Wasiat umum/ openbaar testament : Wasiat yang dibuat dihadapan notaris, dengan dua saksi. Notaris menulis kehendak di pewaris. Wasiat rahasia/ testament tertutup: Wasiat yang ditulis tangan sendiri atau ditulis tangan oleh orang lain, dan ditandatangani pewaris; kemudian diserahkan ke notaris dlm keadaan tertutup/ rahasia untuk disimpan Akta di bawah tangan/ codicil : penetapan hal-hal yang tidak termasuk dalam pembagian warisan itu sendiri; misalnya tentang penguburannya, memberikan pakaian dan perhiasan… Isi surat wasiat: Hibah wasiat/ legaat : pemberian sebagian harta warisan kepada orang-orang tertentu setelah pewaris meninggal dunia; yang menerima legaat: legataris (bukan dari ahli waris; menerima legaat atas hak khusus; hanya menerima aktiva)  Pengangkatan ahli waris ---ahli waris testamenter Wasiat juga dapat berisi: Yang tidak terkait dengan harta peninggalan: Perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu Pencabutan testament terdahulu Pengangkatan seorang wali/ pelaksana wasiat Fidel commis: Pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan, ia wajib menyimpan warisan itu, dan bila lewat waktu ia harus menyerahkannya kepada seseorang yang sudah ditetapkan dalam testament. Disebut juga erfselling over de hand (hibah wasiat lompat tangan) yaitu pemberian warisan secara melangkah  Lanjutan… Pada dasarnya Fidel commis dilarang, namun dapat diperbolehkan dalam hal: - Untuk memenuhi keinginan pewaris agar harta peninggalannya tidak dihabiskan oleh anak-anaknya - Fidel commis de residuo; seorang ketiga yang meninggal dunia sebelumnya, diberikan untuk anaknya yang sah sudah atau belum dilahirkan PERTEMUAN 6 • Hukum Agraria • Sebuah Pengantar • Prinsip-prinsip: • untuk melepaskan diri dari hukum penjajah • Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia • Prinsip kesatuan hukum agraria untuk seluruh wilayah Indonesia • Fungsi sosial atas tanah: kepemilikan tidak sakral • Pengakuan eksistensi hukum adat dan hak ulayat • Persamaan derajat sesama warga negara Indonesia • Prinsip nasionalitas • Hak menguasai negara • Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya • Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa • Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa • Macam-macam hak atas tanah: • Hak milik: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah • Asal: konversi eks BW dan adat • Dapat dialihkan kpd siapa saja; dapat sebagai objek hak tanggungan; dapat dibangun HGB • Berakhir, pencabutan hak; melanggar prinsip nasionalaitas; penyerahan sukarela; musnah • Hak guna usaha • Hak guna usaha: hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan (paling lama 25 / 35 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun) • Prinsip nasionalitas: hanya bisa dimiliki oleh WNI dan Badan Hukum Indonesia • Hak Guna Bangunan • Hak guna bangunan: hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya (tanah negara/ hak milik person dengan perjanjian otentik) dengan jangka waktu paling lama 25 tahun • Yang bisa memperoleh: WNI dan badan hukum Indonesia • Asalnya: konversi ex-tanah adat; ex-eigendom krn kewarganegaraan; hak opstal; erfpack • Hak pakai: • Hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah milik negara atau milik orang lain • Yang bisa memperoleh hak pakai: WNI, badan hukum Indonesia, WNA di Indonesia, badan hukum asing yang ada izin operasional • Diperoleh dengan: penetapan pemerintah; perjanjian dengan orang lain; konversi eks eigendom orang asing; konversi eks hukum adat • Hak sewa • Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah– ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepeda pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa • Hak sewa dimiliki oleh orang Indonesia asli atau orang asing (WNI dan WNA) • Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan • hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur oleh peraturan pemerintah • dengan menggunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.